MEDAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan segera memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan belum lengkapnya dokumen perizinan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik Rumah Makan Lembur Kuring di Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan.
Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Paul menegaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas.
“DLH Kota Medan harus transparan terkait persoalan ini. Jika memang benar usaha rumah makan tersebut tidak memenuhi ketentuan, tentu harus ditindak sesuai aturan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku menyayangkan apabila usaha berskala besar masih ditemukan belum memenuhi persyaratan lingkungan. Menurutnya, kondisi tersebut juga menjadi perhatian terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan instansi terkait sehingga perlu dilakukan evaluasi.
Paul menilai DLH Kota Medan tidak hanya memiliki tugas melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis dapat dipenuhi. Dengan demikian, potensi pencemaran lingkungan dapat dicegah dan kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga.
Ia menegaskan DPRD Kota Medan tidak menghambat investasi maupun kegiatan usaha di daerah. Namun, seluruh pelaku usaha diharapkan mematuhi ketentuan perizinan dan regulasi lingkungan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Medan berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan pihak pengelola Rumah Makan Lembur Kuring dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pemanggilan itu bertujuan meminta klarifikasi sekaligus memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan belum terpenuhinya dokumen perizinan IPAL.















