Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha. (Foto: Istimewa)
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mendapat informasi tersebut dari buruh migran Indonesia yang belum lama ini dipulangkan.
"Kami melakukan pendalaman terhadap deportan WNI yang baru tiba soal apa saja kondisi yang mereka terima," kata Judha kepada wartawan.
Ia kemudian berujar, "Pertama over capacity, bahkan ada satu sel isinya 250 hingga 300 [orang] dengan jumlah sanitasi yang terbatas."
Pada 20 Juli lalu, pemerintah Indonesia memulangkan 239 buruh migran RI. Mereka berangkat dari Tawau, Malaysia, menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.
Pemulangan ini mereka melibatkan sejumlah pihak, salah satunya Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB).
Buruh migran di tahanan imigrasi Malaysia menjadi sorotan usai KBMB merilis laporan berjudul "Seperti di Neraka: Kondisi Pusat Tahanan Imigrasi di Sabah, Malaysia" pada Juni lalu.
Dalam laporan itu tertera kondisi kesehatan buruh, pengalaman penyiksaan dan bahkan buruh migran yang keguguran. Mereka juga menyoroti kondisi detensi yang minim sanitasi dan over crowded.
Menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat proses pemulangan para buruh migran RI.
Pemerintah bahkan berencana menyiapkan pesawat khusus bagi TKI yang rentan untuk kembali ke Indonesia. Mereka yang dianggap rentan di antaranya Lansia, perempuan hamil, dan orang-orang yang menderita sakit parah.
Secara keseluruhan, tercatat sekitar 4.300 buruh migran asal RI yang ada di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Di Sabah, terhitung 440 buruh migran di empat depot. (isa/chs)
