ARN24.NEWS -- Ketua Bawaslu Sumut, M Aswin Diapari Lubis didampingi Koordiv Hukum Payung Harahap dan Koordiv Penanganan Pelanggaran Johan Alamsyah secara langsung menerima rombongan Tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Mereka yakni Direktur A pada Jaksa Agung Muda Intelijen. Hadir Kepala Seksi Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Christian, yang juga selaku ketua tim dalam rangka kegiatan Pemetaan Potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) pada penyelenggaraan serentak Tahun 2024, Rabu (15/5/2024).
Christian yang didampingi oleh Markus Jemi Pasande, Muhammad Teguh Robby Anggoro, Indra Ahmadi Effendi Hasibuan, Jekson P Lumbanbatu, Lihai Fanhara, dan lainnya.
“Tujuan kedatangan kami sesuai perintah pimpinan untuk melihat dan mendengar secara langsung khususnya terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 dan kami mau mendengarkan apa yang menjadi situasi terkini dan bagaimana kecenderungannya dari Bapak-bapak Pimpinan Bawaslu Sumut ini,” ujar Christian.
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab itu, Ketua Bawaslu M Aswin Diapari Lubis menyebutkan bahwa pengalaman penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan secara serentak seluruh perangkat jajaran pengawas diingatkan terus untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dilapangan diwilayah kerjanya masing-masing, semua dilakukan bagaimana agar penyelenggaraan pemilu aman dan kondusif.
“Lembaga Pengawas selalu juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan," katanya saat membuka pertemuan dimaksud.
Senada disampaikan M Aswin Diapari Lubis. Johan selaku Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumut mengatakan kebijakan dari Bawaslu RI adalah mengefektifkan pencegahan.
“Bahwa kali ini kebijakan keberhasilan Bawaslu adalah diukur dari bagaimana pencegahan dilakukan kepada masyarakat dari pada penindakan. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu yang lalu, harus diakui untuk wilayah Sumut ada permasalahan khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Misalnya terkait selisih data pemilih, tetapi bisa dan sudah diatasi,” tambah Johan.
Pertemuan dipandu Ketua Bawaslu Sumut, mempersilahkan penyampaian informasi kepada Payung Harahap selaku Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sumut.
Payung Harahap menyampaikan persentase gesekan konflik dimasyarakat menurun jika dibandingkan Pemilu Tahun 2019.
“Pada Pemilu Tahun 2024 ini gesekan dimasyarakat menurun dan kesadaran masyarakat juga terbangun untuk melaporkan segala peristiwa yang menyimpang ke Bawaslu, itu artinya Bawaslu ini semakin dirasakan kehadirannya di masyarakat," ujarnya.
Fokus Bawaslu tak lain adalah pengawasan pada Pilkada serentak mendatang adalah isu Sara, penggunaan media sosial, ASN berkampanye dan kebijakan kepala daerah menjelang mengakhiri masa bhaktinya untuk kebijakan larangan mutasi ASN sebagaimana ketentuan yang ada.
“Harapan kami dengan adanya sentra Gakkumdu semakin maksimal juga hubungan baik demi terselenggaranya pekerjaan-pekerjaan kita dalam menyampaikan pesan ke masyarakat untuk berdemokrasi dengan baik,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Tim yang juga sebagai Kepala Seksi Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Christian, menyampaikan pentingnya mengedukasi masyarkat tentang pencegahan politik uang.
“Dengan mengedukasi masyarakat bahwa politik uang dan lain-lain yang sifatnya dapat mempengaruhi pemilih itu diefektifkan ditengah-tengah masyarakat agar Pilkada dapat berjalan dengan baik dan sebagai bagian dari pengawasan yaitu Media Sentra Gakkumdu," ungkapnya.
Hal-hal yang lain dapat dibangun koordinasi dan komunikasi serta Kejaksaan melalui Bidang Intelijen akan mengoptimalkan posko Pemilu di seluruh Indonesia khususnya Provinsi Sumut dengan cara memetakan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) Pemilu.
Posko-posko tersebut dapat memberi rekomendasi kepada para penyelenggara agar Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan aman. Di tempat terpisah, Saut Boangamanalu selaku Koordiv Humas dan Datin mengingatkan pentingnya membangun kerjasama unutk edukasi demokrasi ke masyarakat luas.
"Dalam pesta demokrasi terjadi hal-hal yg mungkin tidak terbiasa, Saya pikir lumrah tetapi dalam hal pengawasan tetap dilakukan dengn pendekatan persuasif," serunya. (braniko cibro)
