ARN24.NEWS -- Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deliserdang tengah disorot. Ini terkait ketidaktransparanan dalam proses seleksi perekrutan calon Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada 2024. Padahal, seharusnya perekrutan PPK Pilkada ini berpedoman pada PKPU No 2 Tahun 2024.
Proses seleksi yang terdiri dari pembuatan akun Siakba (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc). Selanjutnya pengunduhan berkas ke Siakba. Kemudian penghantaran berkas langsung ke Kantor KPU Deliserdang.
Ada juga ujian seleksi CAT (Computer Assisted Test), dan seleksi wawancara. "Kalau soal prosesnya sudah dilakukan KPU Deliserdang dan ini sangat dinanti serta menjadi seluruh perhatian masyarakat Deliserdang, terutama hasil ujian seleksi CAT calon PPK Pilkada Tahun 2024," ujar tokoh masyarakat Kabupaten Deliserdang inisial JS kepada wartawan, Rabu (15/5/2024). .
Bahkan, kabarnya lagi, hasilnya telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Deliserdang langsung di lokasi ujian. Dan itu bisa terlihat di akun sosial media KPU Kabupaten Deliserdang.
Dia berharap KPU Kabupaten Deliserdang menjadikan pedoman dan dasar penetapan PPK Pilkada Tahun 2024 berdasarkan kemampuan SDM-nya yang dapat dilihat dari hasil ujian CAT seleksi PPK Pilkada.
Menelaah itu semua, JS menyatakan hasil Ujian CAT tidak dapat dibohongi dan tidak dapat direkayasa. Maka dari itu JS menganggap KPU Kabupaten Deliserdang tidak perlu kewalahan dan ambil pusing dalam menentukan pilihan.
"Karena pilihan KPU Kabupaten Deliserdang seharusnya sudah tertuju pada calon PPK yang memperoleh nilai hasil ujian CAT tertinggi antara peringkat 1-5. Karena PPK Pilkada Tahun 2024 yang akan ditetapkan berjumlah 5 orang," sebutnya.
Secara lugas, dia menambahkan PPK Pilkada se-Kabupaten Deliserdang dipilih bukan karena titipan langit atau pun “menerima sesuatu imbalan” melainkan dipilih karena hasil nilai ujian CAT yang tidak dapat direkayasa.
Tahapan terakhir pada proses seleksi perekrutan PPK Pilkada Tahun 2024 yaitu seleksi wawancara telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 11-12 Mei 2024 lalu.
RS, salah satu peserta yang ikut dalam seleksi PPK Pilkada 2024 mengaku sebelumnya adalah PPS. Namun RS kini mencoba naik kelas menjadi PPK. Dengan bermodalkan peraih nilai tertinggi peringkat ke-2 di kecamatannya pada ujian CAT calon PPK Pilkada yang dilaksanakan 6-7 Mei 2024 lalu.
"Jadi sewaktu sesi wawancara itu berbeda-beda waktunya sesuai si penguji. Waktu wawancara palingan setiap peserta hanya 10 menit saja dan tidak banyak diajukan pertanyaan oleh Komisioner KPU dan tidak hanya soal sekitaran Pemilu dan Pilkada," lirinya.
Malah, temannya sesama peserta hanya sekadar memperkenalkan diri saja. Sedangkan RS sendiri mengaku ditanya mengenai tugas-tugas PPK. Masalah di sini, lanjut RS, mengapa Komisioner KPU segampang itu menilai peserta calon PPK hanya bermodalkan wawancara singkat.
"Tapi walau begitu saya tetap positif thinking aja, mungkin KPU sudah punya pilihan, ya semoga yang ditetapkan kami peraih nilai tertinggi pada ujian CAT lalu, karena kalau di pikir-pikir hanya semacam formalitas saja, tapi semoga tidak ada titipan langit atau pun harus memberi “sesuatu buat pelicin” untuk masuk PPK," ucapnya.
Dan dia pun mengaku pesimis dalam ujian tersebut. Apalagi info diperolehnya dari kawan-kawan sesama peserta, selain harus punya jaringan dan ada juga uang pelicin.
"Infonya, ada calo untuk masuk ke PPK, dan calo itu kabarnya lagi adalah mantan PPK Pemilu 2024 lalu, bang. Kalau yang ku dengar-dengar, bang mereka itu ngutip imbalannya menjelang hari penetapan PPK terpilih dengan bervariasi jumlahnya per-orang dan imbalan dijemput ke tempat atau bisa jumpa tengah juga," katanya.
Dia berharap Komisioner KPU tetap bekerja pada koridornya. Sehingga hasil yang diperoleh sesuai yang diharapkan. Coba saja pikir, lanjutnya, untuk sekelas PPK saja sudah ada dana gono-gini yang harus disiapkan, bagaimana pula untuk penyelenggara lain, seperti pimpinan KPU, Bawaslu dan sebagainya.
"Jadikan bingung kita sebenarnya kategori jadi penyelenggara Pemilu itu harus seperti apa, ya aku berharap bang khususnya di KPU Deliserdang ini proses perekrutan PPK Pilkada ini jadi perhatian KPU, Bawaslu, dan DKPP kalau bisa pun bang sampe ke telinga pak Presiden Jokowi dan pak Prabowo Presiden terpilih mendatang biar dibagusinya lah seluruh perangkat penyelenggara Pemilu di Indonesia ini," pungkasnya. (saze/press)
