Kajati Sumut, Dr Harli Siregar SH MHum didampingi Aspidsus Kejati Sumut Mochamad Jefry, Kajari Medan Fajar Syahputra, dan Plh Kasi Penkum Muhammad Husairi saat memperlihatkan uang pengganti (UP) dari terpidana kasus tindak pidana korupsi dan kehutanan, Adelin Lis, sebesar Rp 105.8 Miliar lebih dan US$ 2.938.556,40. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima pembayaran uang pengganti (UP) dari terpidana kasus tindak pidana korupsi dan kehutanan, Adelin Lis, sebesar Rp 105.8 Miliar lebih dan US$ 2.938.556,40.
Pembayaran ini dilakukan melalui pihak keluarga terpidana pada Selasa (2/9/2025) dan telah disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesia.
Kepala Kejati Sumut, Dr Harli Siregar SH MHum, menyebut penyetoran UP tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Juli 2008, yang menghukum Adelin Lis dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar UP sebesar Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24.
“Ini adalah wujud upaya maksimal Kejaksaan untuk memulihkan kerugian keuangan negara,” tegas Harli Siregar didampingi Aspidsus Kejati Sumut Mochamad Jefry, Kajari Medan Fajar Syahputra, dan Plh Kasi Penkum Muhammad Husairi, Rabu (3/9/2025) siang..
Sebelumnya, Adelin Lis telah melunasi sebagian kewajibannya melalui penyitaan aset dan pembayaran denda. Sisanya yang mencapai Rp 105,8 miliar dan US$ 2,93 juta baru dilunasi pada awal September 2025.
Dana tersebut berasal dari hasil tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, yang sempat membuatnya menjadi buronan internasional sebelum ditangkap di Singapura pada 2021.
Dengan pelunasan ini, Kejaksaan menyatakan eksekusi UP dalam perkara Adelin Lis telah selesai sesuai amar putusan pengadilan.
*Kronologi ringkas kasus Adelin Lis
2006 – Kasus pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, mulai ditangani. Adelin Lis (Direktur Keuangan/Umum PT Keang Nam Development Indonesia/KNDI) diduga menebang di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT). Ia sempat ditangkap di Beijing lalu kabur, dan kembali diproses di Indonesia.
Juni–Nov 2007 – Sidang di PN Medan; jaksa menuntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. PN Medan kemudian membebaskan Adelin (5 Nov 2007).
2008 – Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa: pidana 10 tahun, denda Rp 1 miliar (subsider 6 bulan), serta UP Rp 119.802.393.040 dan USD 2.938.556,24 (subsider 5 tahun jika tidak dibayar). Putusan ini membatalkan vonis bebas PN Medan.
2018–2021 – Adelin buron bertahun-tahun memakai paspor palsu “Hendro Leonardi”, lalu ditangkap di Singapura dan dideportasi ke Indonesia (Juni 2021).
15 Juli 2021 – Kejari Medan menerima pembayaran denda Rp 1 miliar dan penyerahan sertifikat HGB sebagai bagian eksekusi; keluarga mewakili terpidana.
2025 – Adelin mengajukan uji materi Pasal 14 UU Tipikor ke MK; media merujuk lagi pada amar MA 2008 (pidana 10 tahun, denda Rp 1 miliar, uang pengganti Rp 119,8 miliar + USD 2,938 juta).
*Aktor dan korporasi kunci
PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI): pemegang izin pengusahaan hutan ±58.590 ha di kawasan Sungai Singkuang–Sungai Natal (Madina). Dalam dakwaan, penebangan dilakukan di luar RKT dan tidak membayar PSDH/DR.
Unsur lain yang disebut dalam berkas: Oscar Sipayung (Dirut KNDI), Washington Pane (Direktur Produksi & Perencanaan), serta dua eks Kadishut Madina.
Putusan & kewajiban finansial (amar MA 2008)
Pidana badan: 10 tahun penjara.
Denda: Rp 1.000.000.000 (subsider 6 bulan).
Uang Pengganti: Rp 119.802.393.040 dan USD 2.938.556,24 (subsider 5 tahun bila tidak dibayar).
Eksekusi dan perkembangan penting
Pemulangan/ekstradisi: koordinasi Kejaksaan RI–otoritas Singapura; denda imigrasi di Singapura dan deportasi Juni 2021.
Pembayaran 15 Juli 2021: denda Rp 1 miliar dibayar tunai; penyerahan sertifikat HGB No.302 (Jl. Hang Jebat, Medan) terkait uang pengganti.
Update 2025 (uji materi): pengujian Pasal 14 UU Tipikor diajukan ke MK, masih dalam proses pemberitaan.
Kejati Sumut mengumumkan pada 3 September 2025 adanya pembayaran/penyelesaian uang pengganti dengan angka Rp 105.857.424.282 dan USD 2.938.565,42. Angka ini tampaknya terkait pelaksanaan eksekusi uang pengganti (bukan amar baru). (sh)
