Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I diduga mengabaikan fakta bahwa persoalan 53 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, telah diketahui sebelumnya, termasuk adanya rujukan penyelesaian konflik agraria dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dugaan tersebut disampaikan Hartanta Sembiring selaku kuasa hukum salah satu warga pemegang SHM, yang menilai gugatan PTPN I ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan seolah-olah menggambarkan perusahaan baru mengetahui keberadaan sertifikat hak milik di atas sebagian areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 92/Sei Mencirim.
Padahal, menurut Hartanta, persoalan tersebut sebelumnya telah diketahui pihak perusahaan dan sempat dibahas dalam upaya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemerintah pusat.
"Sebenarnya mereka ini kan sudah tahu persoalan HGU Nomor 92. Tetapi, lagi-lagi seolah-olah mengelabui dengan surat baru mempertanyakan kepada BPN, seolah-olah baru tahu ada Hak Milik di atas HGU. Nah, digugatlah kami dan timbullah permasalahan ini," kata Hartanta kepada wartawan, Jumat (13/11).
Ia mengatakan, dua surat resmi dari KSP dan Menteri ATR/BPN merupakan petunjuk sekaligus upaya penyelesaian secara damai atau win-win solution yang sebelumnya telah dibahas pemerintah pusat.
"Namun, PTPN justru menggugat ke PTUN seolah-olah persoalan ini baru terjadi dan mengabaikan kesepakatan perdamaian yang sudah ada," ujarnya.
Hartanta juga mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan perkara tersebut. Menurutnya, Majelis Hakim PTUN Medan seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan pihaknya terkait persyaratan administratif gugatan sebelum melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian.
Ia menyinggung proses pemeriksaan awal atau dismissal process serta ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara.
"Kalau di TUN ini kan ada jangka waktunya 90 hari. Wajib diajukan gugatan TUN apabila telah diketahui ada HGB, ada Hak Milik, ada SK dan segala macam. Kalau lewat dari 90 hari, maka secara administrasi pihak penggugat tidak bisa lagi mengajukan keberatan terhadap SK itu," katanya.
Menurut Hartanta, pihaknya telah menyampaikan keberatan agar aspek administratif gugatan terlebih dahulu diperiksa. Ia juga merujuk PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana disampaikannya dalam persidangan.
Namun, keberatan tersebut tidak menghalangi kelanjutan pemeriksaan perkara. Eksepsi yang diajukan pihaknya juga telah ditolak Majelis Hakim.
"Harusnya diperiksa dulu apakah secara administrasi perkara ini dapat atau tidak dilanjutkan, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan gugatan. Tetapi hakim melanjutkan," ujarnya.
Hartanta mengatakan, persidangan lanjutan perkara tersebut berlangsung Kamis (12/11) dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi.
Dalam perkara ini, secara formal PTPN I menggugat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, bukan menggugat warga secara langsung. Namun, karena sertifikat yang dipersoalkan atas nama masyarakat, warga menjadi tergugat intervensi dan merupakan pihak yang kepentingannya terdampak dalam perkara tersebut.
Berdasarkan dokumen gugatan, PTPN I mendalilkan bahwa 53 SHM yang menjadi objek sengketa diterbitkan di atas sebagian areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim. Perusahaan menyatakan HGU tersebut masih berlaku hingga 8 Juni 2028.
PTPN I juga mendalilkan adanya tumpang tindih hak atas tanah. Berdasarkan peta telaah spasial HGU Nomor 92/Sei Mencirim yang disebut dalam gugatan, terdapat 56 sertifikat hak milik di dalam sebagian areal HGU, dengan 53 di antaranya menjadi objek sengketa.
Dalam gugatan tersebut, PTPN I mendalilkan penerbitan 53 SHM menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak perusahaan sebagai pemegang HGU. Perusahaan turut mempersoalkan proses penerbitan sertifikat dan menilai bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa berada di dalam areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim.
Namun, Hartanta berpandangan persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari aspek tumpang tindih lahan dan status HGU. Menurutnya, proses penyelesaian konflik agraria yang sebelumnya melibatkan pemerintah pusat juga harus menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara.
Ia mengingatkan, bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Direktur Utama PTPN dan Menteri BUMN.
"Persoalan ini kan persoalan nasional waktu itu. Direktur Utamanya sudah, Menteri BUMN-nya sudah, semua sudah membuat kesepakatan dulu," katanya.
Hartanta menilai, kelanjutan gugatan tanpa mempertimbangkan proses penyelesaian yang telah dibangun sebelumnya berpotensi mengesampingkan kesepakatan bersama tersebut.
"Ketika perkara ini dilanjutkan, sementara keputusan bersama sudah ada, berarti seolah-olah kesepakatan bersama yang dulu tidak lagi menjadi pertimbangan," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya berharap Majelis Hakim PTUN Medan dapat memeriksa perkara secara objektif dan cermat dengan mempertimbangkan seluruh dokumen, termasuk surat dari KSP dan Menteri ATR/BPN serta latar belakang penyelesaian konflik agraria tersebut.
"Kami berharap majelis hakim dapat melihat secara objektif dan cermat bahwa kasus ini sudah memiliki landasan penyelesaian dari lembaga kepresidenan dan kementerian terkait, demi menghadirkan keadilan bagi warga," pungkasnya.
