Notification

×

Iklan

Nama Kasi Datun Kejari Paluta Diduga Dicatut, Masyarakat Diminta Waspada

Selasa, 17 November 2026 | 15:58 WIB Last Updated 2026-11-17T08:58:24Z

Tangkapan layar pesan WhatsApp berisi dugaan pencatutan nama Kasi Datun Kejari Padang Lawas Utara Sofyan Agung Maulana, SH, MH, untuk meminta kontak sejumlah pejabat. (Foto: Istimewa)

ARN24.NEWS - Masyarakat, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), diimbau waspada terhadap nomor WhatsApp 0819-9087-1547 yang diduga mencatut nama dan identitas Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas Utara, Sofyan Agung Maulana, SH, MH.


Peringatan tersebut disampaikan Sofyan melalui status WhatsApp setelah mengetahui adanya nomor telepon yang menggunakan nama dan jabatannya untuk menghubungi sejumlah pihak.


Berdasarkan tangkapan layar percakapan WhatsApp, pemilik nomor tersebut memperkenalkan diri sebagai Sofyan, Kasi Datun Kejari Paluta.


Dalam percakapan itu, pemilik nomor meminta bantuan untuk mendapatkan nama dan kontak Kepala Dinas Pendidikan. Selain itu, ia juga meminta nama dan nomor kontak bagian protokol serta ajudan bupati.


Mengetahui adanya komunikasi tersebut, Sofyan mengingatkan rekan-rekannya di wilayah Paluta agar tidak menanggapi permintaan dari nomor yang mengatasnamakan dirinya.


"Waspada dan hati-hati ya rekan-rekan di Paluta dengan nomor ini yang mengatasnamakan saya. Abaikan saja," tegas Sofyan.


Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah memberikan informasi pribadi, nomor telepon pejabat, maupun data penting lainnya kepada pihak yang belum dipastikan identitasnya.


Masyarakat yang menerima pesan serupa disarankan melakukan konfirmasi melalui saluran komunikasi resmi atau menghubungi pihak Kejari Paluta secara langsung.


Dugaan pencatutan identitas tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat maupun institusi pemerintah.


Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai pihak yang menggunakan nomor tersebut maupun motif di balik permintaan kontak sejumlah pejabat. (rfn)