Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama Bulog perlu dilibatkan mengatasi masalah pangan nasional termasuk kelangkaan minyak goreng. Pemerintah disarankan membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan kebutuhan pokok dalam negeri, agar memiliki daya tahan sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis.
Dengan demikian, masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan harga. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan hal itu dalam Gelora Talk bertajuk 'Minyak Goreng Langka, Ada Apa?', Rabu (16/2/2022).
Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah yang seharusnya melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
Menurut Fahri, minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada kebutuhkan pokok lainnya dan saat ini menjadi problem struktural yang tidak diselesaikan pemerintah Indonesia.
Kelangkaan ini punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lain, seperti rumah tangga maupun bidang industri. Karena itu, Fahri merasa heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air.
"Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan," kata Fahri sambil menambahkan, seyogyanya pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan. Apalagi, Presiden sudah meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO. (sh)
