 |
| Ilustrasi pupuk bersubsidi di kalangan petani. (Foto: Internet) |
ARN24.NEWS -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba menegaskan, terus terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan non subsidi di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar serta sejumlah kabupaten/kota di Sumut berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan.
"Terjadinya kelangkaan pupuk di sejumlah kabupaten/kota harus segera ditanggulangi, karena kalau dibiarkan terus berlangsung, sangat berpotensi terjadi krisis kemanusiaan," ungkap Mangapul Purba, Senin (7/3/2022) usai melakukan kegiatan Reses di Kabupaten Simalungun.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini lebih lanjut menyatakan, bahwa pupuk bersubsidi sudah lama tidak dapat ditemukan oleh kelompok tani di agen resmi pupuk di setiap kecamatan maupun toko-toko pupuk di Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar dan kabupaten lainnya.
"Kita menduga telah terjadi keanehan di lapangan, bahwa pupuk bersubsidi tidak ada di kelompok tani maupun agen resmi, tetapi ada beredar di pasar-pasar bebas dengan harga yang cukup tinggi," ujar Mangapul.
Dalam kaitan ini, Mangapul meminta Pemprov Sumut dan pemkab/pemko segera melakukan sinkronisasi distribusi pupuk sebaik-baiknya, agar potensi krisis ketahanan pangan yang dapat menjurus kepada potensi krisis kemanusiaan tidak terjadi,
"Petani yang gagal panen tahun ini, karena ketiadaan pupuk tidak dapat lagi meneruskan kegiatan bertaninya, karena pasti akan mengalami gagal panen berikutnya. Peristiwa ini sangat berbahaya terhadap program ketahanan pangan di Sumut," tegas Mangapul.
Di akhir keterangannya, politisi vokal ini sangat berharap kepada pemerintah untuk secara terbuka menyampaikan kuota pupuk atau "jatah" per kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh wilayah Sumut dalam bentuk tabel, agar jelas dan transparan terhadap distribusi pupuk di daerah ini.
"Kita juga berharap kepada petani agar melakukan pengawasan yang kolektif bersama-sama serta berkoordinasi dengan aparat bila ditemukan penyelewengan pupuk," pungkasnya. (sh)
