Eks Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan dan Aneka Usaha (Paus) Siantar, Herowhin Tumpal Fernando Sinaga divonis lebih rendah dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pematangsiantar. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS -- Meski sudah kedua kalinya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Eks Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan dan Aneka Usaha (Paus) Siantar, Herowhin Tumpal Fernando Sinaga divonis lebih rendah dari tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pematangsiantar.
Dalam perkara kedua ini, terdakwa Herowhin dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi kredit macet di salah satu bank plat merah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga setengah miliar lebih.
"Menjatuhkan terdakwa Herowhin Tumpal Fernando Sinaga dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 200 juta, apabila tidak dibayar diganti pidana 6 bulan kurungan," kata majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang, Senin, 15 Agustus 2022.
Tidak hanya itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp522 juta lebih, dengan ketentuan apabila dalam satu bulan tidak dapat dibayar, maka harta bendanya disita untuk negara.
"Apabila harta bendanya tidak mencukupi membayar maka dipidana penjara selama 2 tahun," ucap hakim.
Hakim dalam amarnya putusannya menuturkan, adapun hal memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. "Hal meringankan terdakwa sopan di persidangan," urai hakim.
Herowhin dinyatakan telah memenuhi unsur bersalah sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Diketahui, vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andre Dharma dari Kejari Pematangsiantar yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana 7,5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Tak hanya itu, Herowhin juga dituntut JPU membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 522 juta lebih, subsidair 4 tahun penjara.
Berdasarkan dakwaan JPU, Herowhin kembali diadili terkait dugaan korupsi kredit macet di salah satu bank plat merah senilai Rp 1,3 miliar. Hal tersebut bermula saat dilakukan pengangkatan terhadap 36 orang sebagai Calon Pegawai PD PAUS.
Yang mana disebut-sebut terdakwa memaksa para pegawai mengajukan pinjaman ke bank dengan janji uang pinjaman tersebut akan dibayar oleh PD Paus. Belakangan pinjaman tersebut pun macet hingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara miliaran rupiah.
Sementara itu, diberitakan sebelumnya bahwa Herowhin telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider tiga bulan kurungan di Pengadilan Negeri Medan.
Ia dinyatakan bersalah atas korupsi pengadaan lemari, Alat Tulis Kantor (ATK), fotokopi dan cetakan untuk kebutuhan PD Paus TA 2014 yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 215 juta.
Herowhin pun menyatakan banding atas putusan tersebut, namun Majelis Hakim PT menguatkan putusan PN Medan. Informasi yang dihimpun, terdakwa Herowhin mengajukan kasasi atas putusan tersebut. (rfn)
