ARN24.NEWS -- Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi beasiswa mahasiswa dengan nilai Rp22,3 miliar.
Tersangka tersebut yakni berinisial DS. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya mengatakan, DS ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik gelar perkara kasus dugaan korupsi beasiswa yang dianggarkan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp22,3 miliar lebih.
"Dengan penetapan ini, penyidik sudah menetapkan 11 tersangka dugaan tindak pidana korupsi beasiswa untuk mahasiswa tersebut," ujarnya, Jumat (4/11/2022). Adapun para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi beasiswa tersebut yakni SYR selaku Pengguna Anggaran (PA), FZ dan RSL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Kemudian, FY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta SM, RDK, RK, SH, SL, dan MRF, masing-masing sebagai koordinator lapangan. Kemudian DS, mantan anggota DPRA.
Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa 12 mahasiswa guna melengkapi keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tersebut.
Sony mengatakan, ke-12 mahasiswa merupakan penerima beasiswa yang tidak berhak atau tak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dana pendidikan tersebut.
"Ke-12 mahasiswa tersebut berasal dari Kabupaten Aceh Timur. Pemeriksaan berlangsung di Polres Aceh Timur. Pemeriksaan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan penyidik," katanya.
Dari pemeriksaan tersebut, terungkap sembilan di antara mereka mengaku tidak mendapat utuh menerima beasiswa tersebut. Mereka mengaku beasiswa dipotong koordinator lapangan yang mencari penerima bantuan biaya pendidikan.
"Mereka mengaku tidak menerima penuh beasiswa karena dipotong koordinator lapangan. Berapa besaran pemotongan, masih didalami penyidik," ucapnya.
"Mereka mengaku tidak menerima penuh beasiswa karena dipotong koordinator lapangan. Berapa besaran pemotongan, masih didalami penyidik," ucapnya.
Kendati menerima beasiswa tidak penuh, dia mengimbau mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan yang tidak memenuhi syarat tersebut agar mengembalikan kerugian negara berapa pun yang sudah diterima.
"Mereka tidak berhak atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima. Karena itu, kami mengimbau segera mengembalikan berapa yang pernah mereka terima. Sampai saat ini, penyidik sudah menerima pengembalian beasiswa sebesar Rp1,15 miliar lebih," ujarnya.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengusut dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 dengan nilai mencapai Rp22,3 miliar.
Anggaran beasiswa tersebut ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh. Beasiswa tersebut disalurkan kepada 803 penerima. (ins/nt)
