Suryanto alias Aan yang hadir langsung di PN Medan. (Istimewa/dok)
ARN24.NEWS – Limardi Suwito alias Wito selaku pemilik CV Dharma Abadi (DA) di Komplek Serdang Mas Jalan Prof HM Yamin, Blok C, Sei Kera, Medan Perjuangan dan broker jasa impor barang, Suryanto alias Aan (berkas terpisah), dituntut masing-masing 6 tahun penjara dalam sidang online di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (17/4/2023).
Selain itu, kedua terdakwa juga dituntut tim JPU pada Kejaksaan Agung (Kejagung) pidana denda masing-masing 2 kali Rp55.237.449.536 subsidair (bila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan) selama 6 bulan.
Nominal Rp55 miliar dimaksud menurut Senin selaku ketua tim (katim) JPU atas nama terdakwa Suwito alias Wito dan JPU juga dari Kejagung, Ni Wayan Kencanawati, juga JPU pada Kejagung untuk terdakwa Suryanto alias Aan, seharusnya pajak yang masuk ke kas negara.
Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, kedua terdakwa dinilai telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Yakni secara berlanjut melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
"Sidang dilanjutkan, Kamis (27/4/2023) depan untuk pembacaan nota pembelaan (pledoi) para terdakwa atau tim penasihat hukumnya (PH)," kata anggota JPU dari Kejari Medan, Julita Purba di hadapan majelis hakim diketuai Fauzul, seusai persidangan.
Sementara dalam dakwaan disebutkan, kurun waktu Januari 2010 sampai Desember 2013 terdakwa Limardi Suwito selaku Pimpinan dan Penanggungjawab CV DA dan terdakwa Suryanto alias Aan memalsukan laporan pajak barang impor alias tidak sesuai transaksi sebenarnya.
Limardi Suwito dan Suryanto alias Aan selaku broker memiliki Angka Pengenal Impor (API), sementara para pembeli barang dari luar negeri tersebut tidak mempunyai API sehingga tidak bisa mengeluarkan barang yang dibeli dari luar negeri tersebut dari Pelabuhan Belawan.
Maka para Importir tersebut menggunakan jasa Terdakwa untuk mengeluarkan barang para importir dari Pelabuhan Belawan. Akan tetapi dalam pendirian CV DA tidak ada nama kedua terdakwa dalam akte pendirian perusahaan tersebut, namun mereka berdua secara riil di lapangan yang menjalankan roda perusahaan tersebut.
Para pemilik barang yang menggunakan jasa CV DA dengan menghubungi terdakwa Limardi dan Suryanto agar barang mereka dapat diterima atau dikeluarkan dari Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Bahwa untuk setiap barang yang dikirimkan tersebut, Suryanto mengumpulkan dokumen - dokumen impor meliputi bea masuk, PPN Impor dan PPh dan menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sufianto alias Awang alias Huang yang akan dipergunakan sebagai bahan data dalam rangka penerbitan Faktur Pajak.
Saksi Sufianto merupakan orang dipercaya terdakwa Limardi Suwito dan Suryanto untuk mengerjakan semua pelaporan perpajakan serta mengurusi semua pembukuan perusahaan.
Belakangan diketahui, terdakwa saksi Sufianto alias Awang tidak punya izin resmi untuk menjadi semacam konsultan pajak dan faktur- faktur yang dibuat atau diterbitkan tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS). Akibat perbuatan kedua terdakwa, pajak Rp55 miliar lebih, tidak masuk ke kas negara. (sh)
