Plt Bupati Langkat H Syah Afandin diwakili Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat Drs. Mulyono memimpin apel gabungan ASN. |
ARN24.NEWS -- Plt Bupati Langkat H Syah Afandin diwakili Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat Drs. Mulyono, beliau menyampaikan pentingnya penegakan disiplin. Hal ini dikatakan saat menjadi pembina apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Senin (12/02/2024).
"Sidak bosan bosannya saya mengingatkan agar dapat terus melakukan pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain dalam hal ketaatan mematuhi jam kerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta pekerjaan tepat waktu sesuai target yang ditentukan," katanya.
Agenda kerja yang harus segera diselesaikan di antaranya Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Namun dalam rangka percepatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 sesuai surat Sekretaris Daerah nomor 990 3012/BPKAD/2023 TANGGAL 28 Desember 2023 bawa penyampaian laporan keuangan perangkat daerah dalam 31 Januari 2024," urainya.
Kemudian, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Langkat tahun 2023 dan berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
Disebutkan bahwa kepala perangkat daerah selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan barang penguna semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
Ada pun laporan yang dimaksud yakni tentang mutasi barang milik daerah semester II tahun 2023, hasil inventarisasi milik daerah tahun 2023 dan laporan tindak lanjut BPK RI.
"Untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa sampai saat ini penggunaan barang pada masing-masing perangkat daerah masih belum seluruhnya menyampaikan laporan tersebut," sebutnya lagi.
Dia pun tak lupa mengingatkan kembali seluruh kepala perangkat daerah agar segera menindaklanjuti hal tersebut. "Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dapat disampaikan kepada BKP RI tepat waktu untuk mencapai WTO," tukasnya.
Selain itu Mulyono mengajak untuk menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024. "Mari bersama kita dukung dan sukseskan dengan menggunakan hak pilih kita masing-masing. Saya ingatkan kepada seluruh ASN dan tenaga non ASN di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat agar jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya," ajaknya sembari mengimbau untuk bersama-sama menciptakan Pemilu Damai Tahun 2024 serta tidak terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. (erwin/rel)