×

Iklan

Muhammad Ali Sitorus Kecam Seruan Boikot Pajak, Tegaskan Pentingnya Ketaatan pada Negara

Minggu, 01 Juni 2025 | 09:10 WIB Last Updated 2025-06-01T02:10:45Z

Ketua Lembaga Kaderisasi PKB Kabupaten Deli Serdang, Muhammad Ali Sitorus. (Foto: Istimewa)

ARN24.NEWS
- Ketua Lembaga Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Deli Serdang, Muhammad Ali Sitorus mengecam seruan boikot pembayaran pajak yang muncul sebagai buntut dari pernyataan kontroversial Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Soendo. Ia menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban konstitusional warga negara dan tidak sepatutnya dijadikan alat protes.


“Pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah dan negara. Pajak merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang organisasi, agama, ataupun pandangan politik,” ujar Ali dalam pernyataan terbukanya, Sabtu (31/5).


Ketaatan pada Negara ini disampaikan menyusul polemik yang mencuat setelah Wakil Bupati menyebut Deli Serdang sebagai “Kabupaten Nahdiyin”. Ungkapan tersebut menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk organisasi Al-Washliyah dan para simpatisannya, yang merasa tersinggung dan tidak terwakili.


Namun, Ali mengapresiasi sikap cepat Wakil Bupati yang telah menggelar konferensi pers bersama tokoh agama dan masyarakat untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi.


Meski demikian, Ali menyayangkan adanya reaksi dari pihak-pihak tertentu yang menyerukan untuk tidak membayar pajak sebagai bentuk kekecewaan.


“Jika ada perbedaan pandangan atau kekecewaan terhadap pernyataan pejabat publik, hal itu seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang konstitusional, dialogis, dan damai bukan dengan memprovokasi tindakan yang merugikan kepentingan bersama,” ujarnya.


DIa juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial, hukum, dan keamanan di Kabupaten Deli Serdang. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai moderasi, toleransi, dan gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas warga Nahdliyin.


“Kami berharap masyarakat tidak berlebihan dalam menanggapi pernyataan Wakil Bupati. Bila perlu, klarifikasi langsung dari yang bersangkutan dapat menjadi jalan terbaik untuk menjaga keharmonisan,” pungkasnya. (Don)