ARN24.NEWS – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut, Jumat (15/8). 
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melantik lima pejabat eselon II Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (15/8/2025). (Foto: Munawar Harahap/Diskominfo Sumut)
Ia menekankan pentingnya para pejabat baru untuk memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien.
Pelantikan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, dihadiri Wakil Gubernur Surya, Sekdaprov Togap Simangunsong, serta Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.
Adapun pejabat yang dilantik yaitu Muhammad Suib sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov, Erwin Hotmansah Harahap sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Fitra Kurnia sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM), Ade Sofianita sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Abu Kosim sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Bobby menegaskan bahwa pelantikan ini tidak didasari hubungan pribadi, melainkan rekam jejak yang baik.
“Silakan buktikan kinerja untuk kepuasan masyarakat. Program kerja harus dimaksimalkan, dan belanja harus efektif, jangan ada pemborosan,” katanya.
Secara khusus, Bobby berpesan agar Dinas Kominfo mengoptimalkan anggaran dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan yang sudah ada, sehingga mendukung layanan internet di seluruh OPD dan memperkuat diseminasi informasi publik.
Kepada Dinas Perindag ESDM, Bobby menekankan agar segera mengoptimalkan pengelolaan tambang-tambang kecil yang banyak tersebar di Sumut, serta memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengakses pasar dan layanan keuangan.
Sementara kepada Asisten Administrasi Umum, Bobby meminta agar mampu menyesuaikan diri dengan birokrasi Pemprov Sumut, meninggalkan ego sektoral, dan meningkatkan koordinasi lintas OPD.
Untuk Kepala Biro Kesra, ia mengingatkan agar penyaluran dana hibah ke rumah ibadah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan pengurus, termasuk kesejahteraan imam, muazin, hingga penjaga masjid.
“Yang paling penting, seluruh pejabat harus menjaga kehormatan pemerintah provinsi, menjauhi pungli, gratifikasi, dan tindakan yang mendekati korupsi,” tegas Bobby. (rfn)
