Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferri Ichsan. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menepis tudingan yang menyebut mereka tidak menggunakan dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun untuk program pengendalian banjir di Kota Medan.
Bantuan tersebut justru sedang dalam proses pemanfaatan dan menjadi sumber pendanaan penting yang sangat dibutuhkan Pemko Medan untuk mempercepat penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan di Kota Medan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferri Ichsan, menegaskan bantuan itu merupakan bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Bank Dunia yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.
“Seluruh alokasi dana Bank Dunia itu disalurkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) II. Pemko Medan fokus pada tugas pengadaan tanah atau pembebasan lahan sesuai kesepakatan pemerintah pusat dan Bank Dunia,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Ferri menjelaskan, sejak 2022 telah ditetapkan 6 paket pengerjaan pengendalian banjir, termasuk normalisasi beberapa sungai besar yang melintasi Kota Medan serta pembangunan kolam retensi sebagai daerah tampungan air, yaitu Normalisasi Sungai Deli, Normalisasi Sungai Babura, Normalisasi Sungai Badera, Normalisasi Sungai Selayang, Kolam retensi di kawasan USU, Kolam retensi di Kawasan Industri Medan (KIM)
Menanggapi komentar anggota DPRD Medan yang menyebut Pemko Medan tidak mau memanfaatkan dana Bank Dunia, Ferri menyatakan tudingan itu tidak benar dan jauh dari fakta di lapangan.
“Sekarang prosesnya sudah berjalan. Tidak benar kalau dibilang kita tidak mau menggunakan dana tersebut. Justru Pemko Medan sangat mengharapkan itu agar segera terealisasi,” tegasnya. (sh)
