Direktorat Reskrimsus Polda Sumut yang tengah membidik perusahaan perambah hutan yang diduga kuat menjadi faktor penyebab terjadinya bencana alam di Sumut. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sepertinya tidak bisa dilepaskan dari adanya dugaan praktik perambahan liar (illegal logging).
Sebab, berdasarkan fakta di lapangan, banjir yang melanda beberapa daerah, diantaranya Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kotamadya Sibolga, Tapanuli Utara (Taput), Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Tapanuli Selatan (Tapsel), disertai dengan banyaknya kayu gelondongan.
"Kita sudah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan perambahan hutan di wilayah hulu," tegas Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rudi Rifani, Kamis (4/12/2025).
Kata dia, pasca terjadinya banjir bandang dan longsor itu Polda Sumut langsung berupaya maksimal membagikan kebutuhan pokok kepada warga yang terdampak, bahkan hingga ke Aceh Tamiang.
Seiring dengan itu, Subdit IV Tipidter Direktorat Reskrimsus Polda Sumut bergerak menyelidiki adanya praktik pembalakan hutan.
Jika terbukti ditemukan perambahan hutan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
"Tim sedang melakukan penyelidikan di hulu kawasan hutan. Kalau nantinya ditemukan bukti perambahan hutan, siapapun dia akan kita sikat," ujar Kombes Rudi Rifani.
Ditanya tentang target tim di lapangan, Kombes Rudi Rifani mengaku, ada perusahaan yang akan menjadi fokus penyelidikan.
"Tentunya ada perusahaan yang menjadi target penyelidikan kita, tapi belum bisa kita sampaikan," pungkasnya.
Seperti diketahui, bencana banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan sejumlah daerah di Sumut. Bencana itu mengakibatkan ratusan jiwa manusia melayang, dan lainnya masih dalam pencarian.
Sementara, bangunan rumah, jembatan dan jalan hancur hingga putus. Banyak warga terisolir hingga belum mendapatkan bantuan. (sh)
