![]() |
| Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Kantor DPRD Samosir |
ARN24.NEWS -- Gabungan Komisi DPRD Samosir bersama dengan Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera (KJPJS) dengan Masyarakat Kenegerian Ambarita, Perwakilan Balai Perhutanan Sosial Medan dan Perwakilan Dinas Lingkungan hidup serta Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Kab. Samosir Parbaba Kecamatan Pangururan membahas hasil Monitoring lapangan ke Wilayah PPHkm Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera Senin 8/6.
Nasip Simbolon Ketua DPRD Samosir menyampaikan bahwa RDP ini adalah yang terakhir dan pihaknya hanya sebagai mediasi disini supaya tidak terjadi konflik Fisik di masyarakat menunggu solusi atau penyelesaian secara Arif dan bijaksana.
"Namun untuk mengatakan seperti ini, yang ini tidak boleh, atau mencabut ijin kami tidak ada hak ikut campur dalam persoalan tersebut," ungkapnya.
Nasip meminta agar Pemkab Samosir segera menindak lanjuti permasalahan dan melakukan koordinasi insentif dengan Kementerian Kehutanan RI terkait tindak lanjut Berita acara Monitoring tersebut.
"Kami hanya membantu Pemkab Samosir dalam menyelesaikan permasalan di masyarakat khususnya di kabupaten Samosir," pungkasnya.
Muhammad sholihin dari Balai Perhutanan Sosial Medan dalam rapat tersebut juga memaparkan dari pembahasan agar hasil monitoring lapangan yang dilakukan mulai dari tanggal 16 hingga 17 April 2026 lalu sebagai tindak lanjut rekomendasi RDP sebelumnya.
Menurutnya, hal itu supaya monitoring yang dilakukan bersama dengan tim gabungan yakni DPRD Kabupaten Samosir, Polres Samosir, Kodim 0210/TU, Balai Perhutanan Sosial Medan, Balai Penegakkan Hukum Kehutanan, dan KPH Wilayah Xlll Dolok Sanggul bisa menui hasil yang terbaik.
Turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut (RDP) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Samosir, Balai Perhutanan Sosial Medan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, UPTD KPH Wilayah Xlll Dolok Sanggul, unsur Forkopimda, Insan pers serta yang berkepentingan dalam pengelolaan HKM. (Sun)








