ARN24.NEWS -- Keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI mengikuti tes penerimaan prajurit TNI tahun 2022 mendapat apresiasi dari beberapa pihak.
Setara Instritute misalnya, mereka berpendapat keputusan memperbolehkan keturunan PKI mengikuti tes penerimaan prajurit TNI dapat mengikis diskriminasi.
"Kebijakan Panglima TNI ini patut diberikan acungan jempol dan mendapat apresiasi tinggi," kata Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, Kamis (31/3/2022).
Menurut dia, peristiwa 1965 sudah terjadi lebih dari 50 tahun dan mereka yang merupakan keturunan PKI dan simpatisan-nya saat ini merupakan generasi ketiga (cucu) dan keempat (cicit).
Oleh karena itu, kata Tigor, adalah tindakan yang irasional dan di luar perikemanusiaan apabila mereka tetap menanggung "dosa turunan" dan diperlakukan tidak setara sebagai warganegara.
Sedangkan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto menilai keturunan Partai Komunis Indonesia tidak akan pernah diterima sebagai prajurit TNI.
Soleman mengatakan kebijakan yang diambil Panglima TNI itu hanya sebatas memperbolehkan keturunan PKI ikut tes TNI, tapi tidak akan pernah lolos.
"Kan Panglima menyarankan bahwa anak keturunan PKI boleh mendaftar ikut tes masuk anggota TNI. Kalau hanya ikut test ya boleh-boleh saja. Tapi saya jamin tidak akan pernah bisa lolos," kata Soleman.
Menurutnya, seorang yang dekat dengan orang PKI maka akan terpengaruh paham PKI dan TNI mempunya instrumen pengukuran hal tersebut pada saat tes masuk prajurit.
"Karena sebagai keturunan PKI pasti ada keterpengaruhan, nah siapa saja yang terindikasi terpengaruh pasti akan gagal, TNI punya alat ukur untuk menilai keterpengaruhan terhadap ajaran komunis," ucapnya.
Dia menilai tidak perlu ada penyesuaian dalam seleksi prajurit TNI, tes seleksi penyaringan paham komunisme atau yang bertentangan dengan Pancasila tetap harus dipertahankan.
"Laksanakan saja apa yang sudah dilakukan selama ini. Yang sudah dilaksanakan selama ini sudah baik, tidak perlu diubah karena sudah dilaksanakan dengan konsisten," tutup Soleman. (src/nt)
