ARN24.NEWS -- 'Bom Waktu' itu terjadi pukul 14.30 WIB. Seolah ledakan dahsyat menerpa rakyat Indonesia. Imbasnya bakal membias ke mana-mana. Ya, Sabtu (3/9/2022), 'bom waktu' menghentak atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang digulirkan pemerintah.
Harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) naik. Pertalite, Solar dan Pertamax, nominalnya terkerek bervariasi. Imbas kebijakan yang sekalangan menilai salah kaprah membuat pemerintah menggelontorkan tiga jenis bantuan sosial (Bansos).
Kenaikan BBM itu diumumkan Presiden RI Joko Widodo. Pun sebelumnya beberapa hari lalu, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Medan telah diramaikan dengan antrian. Pasalnya, isu sempat mengemuka bahwa kenaikan BBM terjadi pada 1 September. Namun hal itu tak terjadi.
Pertalite dari yang saat ini hanya Rp 7.650 per liter menjadri Rp 10.000 per liter. Artinya ada kenaikan Rp 2.350. Solar Subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dari yang saat ini hanya Rp 5.150 per liter. Ada sekira merangkak pada angka Rp 1.650. Dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter, kenaikan Rp 2.000.
"Bingung lah lihat pemerintah, bakal naik semua harga," singkat Ahmad, seorang warga Medan. Ahmad menganggap kebijakan pemerintah makin menyengsarakan rakyat. "Sekarang, sepertinya yang terdzolimi itu rakyat. Naiknya harga BBM tak tanggung-tanggung, sampai Rp 2.000 lebih, gimananya ini?" sesalnya.
Keresahan yang sama juga dirasakan Susi. Pedagang warung makan ini pun mengeluh imbas kenaikan BBM. "Semuanya bakal naik lah. Berapa lagi harus kami jual. Sedangkan sejak beberapa minggu ini naiknya harga telur, toh kami belum bisa menaikan harga makanan yang kami jual. Sekarang malah BBM pula yang naiknya sangat tidak wajar," sesalnya.
Warga Medan yang lain juga menyahuti. Adalah Anto yang bilang tidak ada urgensinya pemerintah menaikkan harga Pertalite dan Solar. Kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan Solar Rp6.800 sudah pasti akan menyulut kenaikan harga-harga alias inflasi.
"Rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kenaikan harga BBM subsidi,dengan terkereknya harga harga bahan pokok lainnya. Lihat saja, harga telur pun sudah ikut ikutan naik," ungkapnya.
Sebelum kenaikan harga BBM, Pesiden Partai Buruh Said Iqbal kembali menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah, Sabtu (3/9/2022). Presiden Partai Buruh Said Iqbal ini juga menyampaikan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut.
Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%.
"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5% hingga - 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal seperti terlansir di sejumlah media.
Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya. Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupah selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket.
"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.
Said Iqbal juga mengkhawatirkan, dengan naiknnya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK.
Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
"Pimpinan DPR an Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," tegasnya.
Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. (saze/edt)
