ARN24.NEWS – Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dari 20 elemen SP/SB menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Senin, 10 Oktober 2022.
Adapun 20 elemen SP/SP yang tergabung dalam aksi tersebut yakni DPD KSPSI Sumut, DPD SBSI 92 Sumut, DEPEWIL SBNI Sumut, PD. FSPTI - KSPSI Sumut, KSBSI Sumut, DPP SARBUKSI, DPD F. SP. KAHUT - KSPSI Sumut, PD.F.SP.NIBA - KSPSI Sumut, DPD.GSBI Sumut, DPP. SBSU Sumut.
Kemudian, DPD.F.SP.PAREKRAF-KSPSI Sumut, DPP. SBMI Sumut, PD.F.SPPP-KSPSI Sumut, PD.F.SP.FARKES-KSPSI Sumut, DPP.KBI, F.SB KAMIFARHO-KSBSI Sumut, F. SB KIKES-KSBSI Sumut, F. KUI-KSBSI Sumut, F.SB GARTEKS-KSBSI Sumut dan F. HUKATAN-KSBSI Sumut.
Dalam Aksi Sejuta Pekerja/Buruh Sumatera Utara tersebut, mereka menilai bahwa pemerintah dan DPR RI sama sekali tidak memiliki hati nurani untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat, khususnya bagi kaum pekerja/buruh dan justru berpihak pada kepentingan Oligarki.
"Oleh karenanya, kami Aliansi Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Sumatera Utara dari 20 elemen SP/SB Sumut yang tergabung dalam Aksi Sejuta Pekerja/Buruh Sumatera Utara menyatakan sikap dan meminta agar UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta Peraturan turunannya dicabut," kata Pimpinan Aksi Ramlan Hutabarat didampingi Natal Sidabutar SH.
Selain itu, sambungnya, kami meminta agar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 15 persen.
"Kami juga meminta agar pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Turunkan harga kebutuhan pokok sembako," pungkasnya. (rfn)
