Notification

×

Iklan

Iklan

Alamak! Menkes Sebut Wacana Vaksin Covid Berbayar Rp100 Ribu Masih Masuk Akal

Rabu, 08 Februari 2023 | 22:50 WIB Last Updated 2023-02-08T15:50:03Z

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan wacana vaksin Covid-19 akan berbayar. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

ARN24.NEWS
– Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membuka peluang vaksin virus corona (Covid-19) dosis penguat alias booster akan dilakukan dengan skema mandiri apabila pandemi sudah resmi berubah status menjadi endemi Covid-19.


Budi mengatakan harga per dosis vaksin berkisar sekitar Rp100 ribu. Biaya vaksin booster itu akan dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat, kecuali bagi masyarakat kurang mampu yang akan ditanggung oleh negara melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI).


"Nanti begitu transisinya selesai, karena vaksin ini harganya di bawah Rp100 ribu lah vaksinnya, belum pakai ongkos. Harusnya ini pun bisa dicover oleh masyarakat secara independen. Tiap enam bulan sekali Rp100 ribu kan menurut suatu angka yang masih make sense (masuk akal)," kata Budi dalam Raker bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/2/2023).


Budi menargetkan kelak masyarakat dapat membeli vaksin tersebut melalui apotek dan rumah sakit. Selain itu, pemerintah bakal menyusun aturan terkait akses pemeriksaan virus corona seperti PCR atau Rapid Test Antigen di Indonesia.


Nantinya rangkaian pemeriksaan itu kemungkinan besar bisa dilakukan masyarakat di apotek. Budi sekaligus menegaskan pemerintah nantinya tidak akan mengintervensi alias memaksa masyarakat untuk melakukan tes Covid-19.


Budi menganalogikan sama seperti masyarakat yang membeli termometer untuk mengukur suhu badan saat sedang mengalami demam.


Mantan Wakil Menteri BUMN itu berharap dengan kebijakan itu, maka masyarakat secara mandiri atau atas inisiatif sendiri melakukan pemeriksaan tersebut apabila merasakan gejala Covid-19. Adapun bila ternyata hasilnya positif Covid-19, maka warga tersebut diminta untuk melapor.


"Jadi kita mengurangi intervensi pemerintah, tapi meningkatkan partisipasi masyarakat," ujar Budi. (khr/kid)