ARN24.NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam pelestarian dan perlindungan kawasan Hutan Batangtoru, yang merupakan salah satu ekosistem tropis penting di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, saat membuka Dialog Para Pihak dan Sosialisasi Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu Ekosistem Batangtoru, di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Selasa (24/6/2025).
"Ekosistem Batangtoru adalah karunia tak ternilai bagi kita semua. Hutan tropis ini menyimpan keanekaragaman hayati luar biasa, mulai dari Harimau Sumatera, Beruang, Rangkong, hingga Orangutan Tapanuli yang baru ditemukan pada tahun 2017. Ini lebih dari sekadar hutan, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat sekitar," ujar Surya.
Hutan Batangtoru membentang di empat wilayah: Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Kawasan ini bukan hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai budaya dan adat yang dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat lokal.
Surya menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/156/KPTS/2025 tentang pembentukan Pokja Perlindungan Terpadu Ekosistem Batangtoru. Pokja ini dibentuk sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan dalam merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan berbagai langkah perlindungan kawasan secara terpadu.
"Pokja ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi dan inovasi. Kita ingin melangkah menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan, sebagaimana semangat visi Kolaborasi Sumut Berkah," kata Surya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan rencana pembangunan lintas daerah, serta percepatan birokrasi untuk mendukung program perlindungan lingkungan. Kepada para mitra pembangunan, Surya mengajak untuk aktif memberikan kajian, masukan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian, dengan tetap memperhatikan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis alam.
"Kepada Tim Pokja, segera bahas isu-isu tematik secara tuntas, dan susun rencana aksi lintas sektor dari hulu ke hilir. Jadikan forum ini sebagai rumah bersama untuk menjaga Batangtoru sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, menambahkan bahwa forum ini menjadi penegasan terhadap semua pihak, terutama perusahaan yang beroperasi di dalam maupun sekitar kawasan Batangtoru, untuk benar-benar serius dalam komitmen perlindungan lingkungan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Guru Besar UMSU Prof. Sabrina, perwakilan dari empat kabupaten/kota di wilayah ekosistem Batangtoru, perwakilan LSM, dan sejumlah perusahaan yang beraktivitas di kawasan tersebut. (rfn)