Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN (Kemendukbangga), Prof Budi Setiyono dalam kegiatan Talkshow Kependudukan di Medan, Kamis (23/10/2025). (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN (Kemendukbangga) mengadakan kegiatan Talkshow Kependudukan di Medan, dihadiri Sekretaris Kementerian Prof Budi Setiyono, Kamis (23/10/2025).
Prof Budi dalam paparannya mengemukakan bahwa Indonesia saat ini sedang berada di puncak momentum sejarah bonus demografi. Sebab lebih dari 70% penduduk kini berada di usia produktif – usia yang bisa bekerja, berinovasi, dan menggerakkan ekonomi.
“Tapi, seperti dua sisi mata uang, bonus ini bisa jadi berkah besar atau justru bencana sosial, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Namun kita harus optimis karena kepemimpinan kuat dari Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% per tahun di tahun 2028-2029.” ujar Prof. Budi.
Menurutnya angka ini bukan sekadar ambisi, melainkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 – sebuah masa di mana rakyat harus dapat hidup sejahtera, berpendapatan tinggi, dan menjadi bangsa maju.
Target tersebut menurutnya tidak bisa dicapai hanya dari Jakarta, melainkan justru di daerahlah, di kabupaten dan kota, mesin ekonomi sesungguhnya berputar.
“Pemerintah daerah harus menjadi motor utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi baru.” tegas Prof. Budi.
Sementara, Sekda Provinsi Sumut, Ir Togap Simangunsong yang hadir dalam acara ini mengatakan, visi dan misi adalah kelangsungan sumber daya manusia (SDM). SDM itu bermula pada seribu hari pertama di kandungan.
“Gizinya harus bagus. Kemudian, ketika menjadi bayi, SD, SMP dan SMA sebagai cara meningkatkan SDM. Salah satu program nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini harus bermanfaat, bukan hanya anak sekolah tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui,” katanya. .
Sedangkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Dr Fatmawati ST MEng menambahkan, persiapan akan melakukan kolaborasi seperti acara yang diadakan ini, dengan tema; 'Peta Jalan Kependudukan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut' bersama stakeholder, lalu melakukan beberapa FGD di daerah-daerah, agar semuanya peta jalan ini betul-betul terinternalisir ke dalam Dokrenda di 33 kabupaten/kota sesuai Renaksinya.
"Peta jalan ini menggaidance kita terkait kebijakan apa yang akan kita telurkan, karena ada indikator-indikator sebagai inputan. Ada indikator terkait kualitas, kuantitas pembangunan dan persebaran keluarga. Semuanya ini akan menghasilkan kebijakan ketika kita inputkan indikator tersebut ke dalam Dokrenda. Ini akan menggaidance Pemda untuk menelurkan kebijakan berdasarkan isu-isu kependudukan yang ada," pungkasnya. (sh)
