ARN24.NEWS - Pascabencana banjir besar yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025, Anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperbaiki sistem mitigasi bencana dengan menyediakan rambu arah pengungsian di setiap kelurahan serta menyiapkan sarana evakuasi yang memadai.
Kepada wartawan di Medan, Jumat (5/12/2025), Edwin menyampaikan bahwa salah satu persoalan utama saat banjir terjadi adalah masyarakat tidak mengetahui titik-titik pengungsian yang telah disiapkan. Akibatnya, warga berpencar ke berbagai lokasi sehingga menyulitkan distribusi bantuan.
“Pascabanjir atau dalam konteks mitigasi bencana, kita meminta Pemko Medan membuat rambu-rambu atau petunjuk arah menuju posko pengungsian. Langkah ini akan sangat membantu warga mengetahui lokasi pengungsian ketika banjir kembali terjadi,” ujar Edwin.
Ia juga meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, segera melakukan pemetaan untuk menentukan titik posko pengungsian di setiap kelurahan. Menurutnya, keberadaan posko yang jelas dan terstruktur akan mempermudah proses pendataan warga terdampak serta memaksimalkan distribusi bantuan dan operasional dapur umum.
“Bukan hanya rambu arah saja yang dibutuhkan. Belajar dari banjir 27 November, Wali Kota harus menetapkan posko pengungsian di setiap kelurahan. Dengan langkah ini, pendataan, distribusi bantuan, hingga dapur umum dapat dikelola lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas anggota Komisi IV DPRD Medan itu.
Edwin menjelaskan bahwa saat banjir terjadi, banyak warga mencari tempat berlindung di titik-titik yang tidak ditetapkan sebagai lokasi pengungsian. Hal tersebut, menurutnya, menjadi penyebab distribusi bantuan tidak merata dan menghambat pendirian dapur umum.
“Semua permasalahan itu muncul karena tidak adanya tempat pengungsian yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemko Medan,” ujarnya.
Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mendesak Pemko Medan menyediakan sedikitnya dua unit perahu karet di setiap kecamatan yang tergolong rawan banjir. Ia menilai sarana evakuasi itu sangat krusial untuk mempercepat penyelamatan warga saat banjir kembali melanda.
“Ke depan, Pemko Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menyediakan perahu karet. Minimal dua unit di setiap kecamatan atau satu unit di setiap kelurahan yang rawan banjir,” katanya.
