Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera yang digelar secara virtual, Senin (26/1/2025), dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut di Jakarta. (Foto: Dinas Kominfo Sumut)
ARN24.NEWS – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera yang digelar secara virtual, Senin (26/1), dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut di Jakarta.
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut membahas skema bantuan, relokasi, serta percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera, meliputi Provinsi Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pendataan oleh pemerintah daerah agar penanganan pengungsi dapat segera dilakukan. Ia menyampaikan bahwa Presiden menginstruksikan agar warga terdampak bencana tidak terlalu lama tinggal di tenda darurat.
“Perintah Presiden, warga yang mengungsi di tenda harus segera direlokasi dan tidak berlama-lama tinggal di tenda bencana. Upaya pengurangan jumlah warga di tenda harus segera dilakukan,” kata Tito.
Menurut Tito, kecepatan dan keakuratan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, tidak menimbulkan persoalan hukum, serta memastikan pengungsi segera memperoleh tempat tinggal yang layak.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menargetkan pembangunan fisik hunian bagi warga terdampak bencana dapat dimulai pada Februari 2026. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan hunian tetap.
“Kalau bisa jangan lama-lama. Kita harapkan bulan depan pembangunan sudah bisa berjalan, apalagi sudah mendekati Ramadan dan Idulfitri. Kita harus bergotong royong agar pembangunan hunian tetap ini dapat segera terlaksana,” ujar Maruarar.
Maruarar juga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan hunian tetap di 19 kabupaten/kota pada tiga provinsi tersebut, termasuk penyediaan fasilitas pendukung seperti rumah ibadah dan sekolah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial juga menyiapkan skema bantuan sosial dan kompensasi bagi para penyintas bencana.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta yang diserahkan tunai kepada ahli waris. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per jiwa per bulan selama tiga bulan.
“Bantuan jaminan hidup ini diberikan untuk membantu kebutuhan harian warga selama masa transisi, baik yang tinggal di hunian sementara maupun di luar hunian sementara,” kata Saifullah.
Adapun bantuan stimulan perbaikan rumah terbagi dalam tiga kategori, yakni rusak ringan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Selain itu, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan sebesar Rp8 juta per keluarga, yang terdiri atas bantuan pengadaan perabotan rumah tangga dan penguatan ekonomi bagi keluarga yang tinggal di hunian sementara. (rfn)
