Kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran yang dilakukan Kepala BKKBN Sumut sebagai pemutakhiran data keluarga dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Dr Mahyuzar MSi menekankan pentingnya ketersediaan data keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Launching Pemutakhiran Data Keluarga pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun 2026 di Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8/2026) kemarin.
Siaran pers diterima redaksi, Jumat (21/8/2026), Mahyuzar menyampaikan bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan bagian penting dalam memastikan pemerintah memiliki gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Data keluarga bukan sekadar angka. Di dalam setiap data terdapat kondisi, kebutuhan, dan persoalan keluarga yang harus kita pahami. Karena itu, data yang kita miliki harus benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Mahyuzar.
Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
“Kita ingin data yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat. Untuk itu, proses pemutakhiran harus dilakukan dengan teliti, objektif, lengkap, dan sesuai kondisi riil keluarga,” jelasnya.
Usai launching, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah keluarga sasaran, salah satunya keluarga Bapak Deni. Pada kesempatan tersebut, Mahyuzar melihat secara langsung proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh kader pendata.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kapolsek Tanah Jawa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, Puskesmas Tanah Jawa, Koordinator Wilayah (Korwil), serta para kader pendata. (sh)
