ARN24.NEWS -- Kondisi di Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung pasca penyegelan satu kontainer berisi persenjataan tempur Angkatan Darat AS, US Army dipastikan masih terkendali.
Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 043/Gatam, Mayor (Cpm) Eva Y Kamal mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan pihak pelabuhan masih melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kontainer, termasuk isinya.
"Untuk kondisi di Pelabuhan Panjang saat ini aman terkendali. Dan tentunya saat dikirim dan tiba harus tetap dilakukan pengecekan dan pemeriksaan," jelas Kapenrem, kemarin.
Keberadaan 1 kontainer senjata US Army ini pun kini dilakukan penyegelan oleh pihak Bea Cukai Lampung karena tidak memiliki daftar izin impor sementara yang diajukan oleh vendor, PT JT Square.
Sedangkan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur menyatakan bahwa ada miss mengenai senjata 1 kontener itu.
Dijelaskan, temuan 1 kontainer senjata tersebut menjadi tugas dari perwakilan militer negara asing untuk menjelaskan lebih detail.
"Kita mengonfirmasi apakah ini masuk dari perangkat material dari militer. Kalau iya, kita buatkan approval-nya," sambung Jenderal Andika.
Panglima menjelaskan, pemberian security clearance selalu dilakukan. Bahkan, mekanisme untuk kedatangan dari luar negeri yang tidak terjadwal juga dilakukan.
Sebelumnya, Bea Cukai melakukan penyegelan terhadap satu Tricon Container US Army yang berisi senjata tempur US Army (Angkatan Darat AS) di Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung.
Penyegelan dilakukan pada Jumat (22/7/2022) sekitar pukul 22.00 WIB karena tidak ada daftar izin impor sementara yang diajukan oleh vendor, PT JT Square.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan InformasiInformasi Kantor Bea Cukai Lampung, Herianto mengatakan, senjata tersebut merupakan bagian dari latihan bersama pasukan TNI AD dengan beberapa negara. Latihan dalam Garuda Shield ke-16 tahun 2022 itu akan beelangsung di Sumsel pada Agustus mendatang.
"Jadi barang-barang itu sebenarnya masuk dalam rangka kegiatan latihan bersama TNI dengan beberapa negara," katanya. (rmol/nt)
