Notification

×

Iklan

Pemprov Sumut Terapkan Lima Hari Sekolah Mulai Tahun Ajaran Baru, Bobby Tekankan Peran Orang Tua

Kamis, 03 Juli 2025 | 17:05 WIB Last Updated 2025-07-28T01:09:15Z

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan penerapan program lima hari sekolah akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025. (Foto: Istimewa)

ARN24.NEWS
– Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan penerapan program lima hari sekolah akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025. Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.


Hal ini disampaikan Bobby saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penerapan lima hari sekolah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (3/7).


“Maka dari orang tua kita inginkan ada khusus sehari-dua hari peran orang tua terlibat. Jangan sampai setelah program ini kita buat, justru semua waktu luang diisi dengan bimbingan belajar,” kata Bobby.


Gubernur juga meminta Bupati dan Wali Kota di Sumut untuk mengkaji penerapan lima hari sekolah di tingkat SD dan SMP di wilayah masing-masing. Saat ini, kewenangan Pemprov Sumut hanya pada SMA, SMK, dan SLB.


“Kalau boleh ini dikaji juga, apabila diterapkan dari SD sampai SMP bagaimana penerapannya, kalau sekolah lima hari apa manfaatnya,” ujarnya.


Selain lima hari sekolah, Bobby juga menyinggung program sekolah gratis yang akan segera diluncurkan di Sumut dan selaras dengan program pemerintah pusat. Pemprov Sumut juga menargetkan pembangunan lima sekolah unggulan di Kepulauan Nias.


“Target kita maunya lima. Setahun satu, mudah-mudahan lima sekolah unggulan,” sebutnya.


Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. “Pada prinsipnya kami DPRD Sumut mendukung program baik yang dilakukan Bapak Gubernur,” ujarnya.


Dinas Pendidikan Sumut sebelumnya telah menyiapkan berbagai langkah persiapan, seperti kajian akademik, sosialisasi, survei publik, hingga pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan.


FGD ini dihadiri Bupati/Wali Kota, perwakilan Kementerian, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, akademisi, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, yayasan pendidikan, serta tokoh masyarakat. (rfn)