Sekretaris Dinas Perhubungan Sumut, Rochani Litiloly, saat memaparkan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dalam konferensi pers di Aula Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (3/10/2025). (Foto: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut/Imam Syahputra)
ARN24.NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya mendukung program nasional menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) tahun 2027. Program ini merupakan amanah Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Moettaqien Hasrimi melalui Sekretaris Dinas, Rochani Litiloly, dalam konferensi pers bertema Stop Kendaraan Over Dimension Over Load yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Aula Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (3/10/2025).
Rochani menjelaskan, truk kelebihan muatan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Hal ini terjadi karena kesepakatan tarif antara pemilik barang dan pengusaha angkutan sering kali mengabaikan aturan kapasitas. Untuk menekan biaya operasional—seperti bongkar muat, parkir tidak resmi, hingga pungutan liar—banyak pengusaha memaksakan muatan berlebih.
“Akibatnya, kendaraan dimodifikasi oleh bengkel tidak resmi sehingga ukurannya melebihi ketentuan. Komitmen mengurangi ODOL juga sulit, karena ada perusahaan logistik besar yang menggunakan sistem kontrak ke pihak ketiga dalam distribusi barang,” ujar Rochani.
Menindaklanjuti hal tersebut, Dishub Sumut menyiapkan rencana aksi bersama kementerian terkait sesuai arahan pemerintah pusat. Rencana aksi ini melibatkan Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kemen-PU, Kemendagri, Kepolisian, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menambahkan, sinergitas lintas sektor sangat penting dalam penanganan ODOL. Upaya yang dilakukan antara lain melalui sertifikasi karoseri dan bengkel umum, penataan jaringan lintas angkutan barang, pengawasan muatan di jalan provinsi maupun kabupaten/kota, hingga penertiban perusahaan angkutan barang.
“Setiap ruas jalan memiliki kapasitas masing-masing. Karena itu, pengusaha harus memperhatikan muatan agar tidak berlebihan. Kelebihan muatan mempercepat kerusakan jalan dan berisiko kecelakaan. Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan pengembangan sistem pengawasan,” tegas Bobby.
Konferensi pers ini juga dihadiri Kabid Lalu Lintas Dishub Sumut M Thahura, Kabid Perkabang Dishub Muchsin Harahap, serta pejabat lainnya. Acara dimoderasi Kabid IKP Kominfo Sumut, Harvina Zuhra. (rfn)
Mau saya buatkan juga versi judul alternatif yang lebih singkat dan catchy untuk portal berita (misalnya untuk rubrik headline)?
